Demikian disampaikan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa didampingi Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat, Iskandar Saleh dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono PS di Jakarta, Selasa (4/5).
Menpera yang juga menjadi ketua Tim Pelaksana APMCHUD ke-3 menjelaskan, APMCHUD merupakan forum pertemuan Menteri se-Asia Pasifik di bidang pembangunan perumahan dan pengembangan perkotaan yang diprakarsai oleh UN Habitat. Adapun tema yang diambil dalam kegiatan APMCHUD ke-3 ini adalah Pemberdayaan Komunitas Untuk Urbanisasi Berkelanjutan (Empowering Communities for Sustainable Urbanization).
“APMCHUD ke-3 diharapkan dapat menghasilkan Deklarasi Solo yang berisi mengenai kerangka regional pemberdayaan masyarakat untuk urbanisasi yang berkelanjutan,” terangnya.
APMCHUD, lanjut Menpera, didirikan pada Desember 2006 sebagai wahana untuk meningkatkan operasionalisasi forum konsultasi tingkat Menteri di bidang perumahan dan pengembangan perkotaan se-Asia Pasifik dalam menghadapi dinamika ekonomi secara global dan tantangan perubahan iklim. Dalam hal ini, Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan urbanisasi seperti semakin banyaknya penduduk yang tinggal di perkotaan.
Saat ini, lanjut Menpera, sekitar 50 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan. Diperkirakan tahun 2030 yang akan datang sepertiga penduduk dunia tinggal di perkotaan, di mana separuhnya tinggal di Asia Pasifik.
Menpera menambahkan, alasan pemilihan Kota Solo menjadi lokasi penyelenggaraan APMCHUD ke-3 dikarenakan Solo menunjukkan pembangunan perkotaan dengan meibatkan masyarakat dengan menghargai budaya lokal.
“Pemerintah Kota Solo berhasil mendemonstrasikan penataan lingkungan dengan melibatkan masyarakat. Salah satunya adalah relokasi 989 pedagang kaki lima dari Taman Monjari ke Pasar Notoharjo Semanggi serta permukiman bantaran Bengawan Solo ke Solo Elok dan Mojosongo,” terangnya.
Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono PS mengatakan, kegiatan ini diperkirakan akan diikuti oleh perwakilan dari 68 negara di kawasan Asia Pasifik. APMCHUD ke-3 diharapkan juga dapat menjadi forum tukar informasi dan pengalaman dari berbagai negara dalam hal penataan kota. Untuk itu, sebelum dilaksanakan konferensi tingkat Menteri, akan diadakan working group yang membahas lima hal.
Kelima pokok pembahasan itu terkait peran serta masyarakat dalam perencanaan dan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas permukiman kumuh secara partisipatif, pencapaian MDGs dalam air bersih dan sanitasi, pembiayaan perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan dan peran komunitas dalam menangani perubahan iklim.
“Hingga saat ini baru 11 negara yang menyatakan keikutsertaannya dalam kegiatan ini. Kami berharap jumlah itu akan semakin banyak dalam beberapa waktu yang akan datang,” harapnya. (kemenpera.go.id)
Editor: ksp
